Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI Provinsi Jambi Farid Al-Fauzi menegaskan, dalam pembangunan pasar rakyat harus diperjelas terlebih dahulu status lahannya agar nantinya tidak dipermasalahkan ketika pasar itu sudah dibangun. Hal itu diungkapkan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Jambi pada Senin, (01/08/2016)

"Ada cukup banyak masalah ketika sudah teralokasi dana untuk pembangunan pasar rakyat. Ada persyaratan yang belum terpenuhi seperti lahannya, itu gak jelas tanah siapa yang dipakai. Dalam persyaratan tanah harus jelas dan ada sertifikatnya," ujar Farid selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR.

Dalam diskusi bersama Gubernur Jambi Zumi Zola dan sejumlah kepala daerah di Provinsi Jambi, Farid mengapresiasi dengan masukan yang diberikan dari tiap daerah di Provinsi Jambi. Namun dia menyayangkan masih rendahnya keseriusan pemkab/pemkot untuk membangun pasar rakyat tersebut. "Ini bagian dari tugas kami mengawal ataupun mengawasi apa saja program yang nantinya akan kita bawa ke pusat khususnya yang membidangi Komisi VI," ujar Farid.

Politisi Hanura itu  menjelaskan, tidak ada batasan kuota untuk pembangunan pasar rakyat di daerah. Jika persyaratanya terpenuhi, maka pemerintah bisa mengakumulasi dalam penyusunan di APBN.

Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengintruksikan agar sejumlah Kepala Daerah di wilayahnya menyiapkan lahannya terlebih dahulu hingga akhirnya tak ada kendala saat mengusulkan pembangunan pasar rakyat. "Jangan sampai uang sudah cair tapi masalah lahan belum tuntas, ini akan bisa jadi masalah," kata Zola.

Dalam kunjungan kerja ke Jambi ini, Komisi VI DPR menerima banyak masukan dari kepala daerah di provinsi Jambi yang hadir dalam pertemuan tersebut. Salah satu masukan yang diterima agar Komisi VI dapat mendorong program kerja daerah agar mendapatkan bantuan untuk pembangunan pasar rakyat tersebut.

Salah satu masukan datang dari Penjabat (Pj) Bupati Muaro Jambi, Kailani. Ia mengatakan bahwa pasar rakyat di Kabupaten Muarojambi belum optimal. "Pasar rakyat di Kabupaten Muarojambi belum semuanya menampung secara optimal. Tahun ini DAK kita untuk revitalisasi pasar rakyat sebesar Rp1,1 miliar, kami harap bisa ditingkatkan," paparnya

Selanjutnya, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Zul Helmi juga mengharapkan agar Komisi VI DPR RI bisa mendorong pemerintah pusat memberikan anggaran untuk Sungai Penuh khususnya untuk pembangunan pasar rakyat. "Kota Sungai Penuh hanya ada satu pasar semuanya bertumpu di sana, jadi kami dalam penataan kota masih sulit mencapai keindahan. Makanya kami ingin dibantu program pasar rakyat yang bisa menjadi penyangga pasar utama," ujar Zul Helmi. (hs,mp) foto : Hendra/mr.